Protes PSKS, Mahasiswa Nglurug Pemkab

Mahasiswa dari PMII Bondowoso berunjuk rasa mengenai pembagian PSKS tidak merata.(foto: twitter @Shandy_bro)

BONDOWOSO, InfoBondowoso.net - Carut-marut distribusi Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) terus mendapat sorotan masyarakat. Kemarin, belasan mahasiswa dari PMII Bondowoso mendatangi kantor pemkab. Mereka meminta agar ada solusi serius atas persoalan yang terjadi dalam penyaluran PSKS tersebut.

Dalam keterangannya, Muhammad Afifi, korlap aksi kemarin mengungkapkan, program yang merupakan kompensasi dari kenaikan harga BBM itu justru mendatangkan persoalan dan masalah. Baik dari segi pendataan sasaran penerima program maupun system penyalurannya sendiri.

Salah satu gambaran yang pihaknya temui, tidak sedikit program tersebut yang tidak tepat sasaran. Masyarakat yang seharusnya mendapatkan bantuan tersebut justru tidak menikmati. Salah satunya seperti seorang warga berstatus janda di Desa Sumber Jeruk, Jambesari.

Ironisnya, ada salah satu warga yang berprofesi sebagai pengusaha cabai di desa tersebut dan memiliki lahan serta ekonominya cukup layak justru menerima bantuan yang ditelurkan oleh kabinet Jokowi ini.

Dari berbagai persoalan yang terjadi itu, pihaknya meminta agar pemerintah daerah juga ikut memberikan kejelasan terkait dengan peraturan dan mekanisme penyalurannya. "Selebihnya kami meminta kepada pemerintah untuk melakukan perbaikan-perbaikan serta solusi untuk menanggulangi persoalan tersebut," paparnya.

Meski dengan masa yang tak begitu besar, aksi kemarin mendapatkan pengawalan ketat dari petugas Polres Bondowoso. Pengamanan dipimpin langsung oleh Wakapolres Kompol Mudawaroh. Sementara itu, aktivis PMII langsung diterima oleh perwakilan dari Pemkab dan PT Pos Bondowoso.

Wawan Setiawan SH, Asisten I Pemkab yang menerima kedatangan mahasiswa menjelaskan, apa yang menjadi aspirasi dari mahasiswa tentu akan menjadi masukan tersendiri bagi Pemkab. "Tentu ini akan menjadi evaluasi untuk program-program selanjutnya," ungkapnya.

Kendati begitu, lanjut dia, terkait dengan pendataan, pemerintah sudah melakukan pendataan dengan cepat. Mengingat program ini juga berlangsung dengan cepat. Hasil pendataan yang dilalaikan disesuaikan dengan kuota penerima yang ada. Pihaknya tidak menampik jika ada warga miskin yang masih belum menerima.

Terkait dengan proses penyaluran program di tingkat desa yang dianggap tidak teratur, pihaknya memastikan jika pemerintah daerah sudah melakukan yang terbaik. Pemkab sudah memberikan fasilitasi di masing-masing desa dengan terus melakukan koordinasi dengan camat dan perwakilan PT Pos setempat. "Tentu dalam fasilitasi ke depan kita harapkan terus lebih baik," pungkasnya.


- Jawa Pos, 03/12/14 -

Tweet