Banyak Data Penerima PSKS Ganda, Warga Sumber Canting Nglurug Kantor Desa
 |
| Sebelumnya juga ada aksi protes ibu-ibu warga Desa Sumber Tengah Kecamatan Binakal yang tak mendapatkan dana PSKS |
BONDOWOSO, InfoBondowoso.net - Protes terkait dengan penyaluran Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) terus terjadi. Kali ini giliran warga Sumber Canting, Wringin nglurug kantor desa setempat. Mereka menyoal bantuan tersebut yang banyak tak tepat sasaran. Bahkan sejumlah penerima bantuan kompensasi kenaikan BBM itu terdata ganda.
Jamal, koordinator Forum Pemuda Peduli Rakyat Miskin saat mendatangi kantor desa tersebut meminta ketegasan pemerintah menyikapi persoalan yang terjadi. Khususnya terkait dengan ditemukan data-data ganda penerima PSKS di desa Sumber Canting. " Dalam bantuan ini Ada 13 nama yang mendapatkan kartu ganda," ujarnya.
Dengan ditemukannya data-data ganda, pihaknya berharap pemerintah mengambil sikap. Karena jangan sampai bantuan yang dikhususkan untuk warga tidak mampu itu justru dipermainkan.
Dia berharap, pemerintah harus bertindak sesuai dengan aturan SOP/SPP yang berlaku di program tersebut. Selain itu, harus ada pendataan ulang agar kondisi tersebut tidak terjadi lagi. "Sehingga nantinya bantuan-bantuan tersebut tepat sasaran dan tidak lagi muncul-muncul lagi data ganda," imbuhnya.
Sementara itu, sumber dari pihak desa menjelaskan jika jumlah warga di desa tersebut sebanyak 1.700 KK lebih. Sementara penerima PSKS hanya 831 KK. Dari jumlah tersebut ada 18 KK yang belum bisa diambil. Pihak desa masih akan berkoordinasi dengan pihak pos.
Sementara itu, Ady Kriesna, ketua komisi II DPRD Bondowoso menjelaskan, pihaknya banyak mendapatkan laporan adanya bantuan PSKS yang tidak tepat sasaran. Ironisnya, banyak keluarga yang memang benar-benar tidak mampu justru tidak menerima bantuan tersebut.
Untuk itulah, kata dia, pemerintah tentu perlu turun tangan mengatasi persoalan yang terjadi. Salah satunya adalah dengan memberikan penjelasan jika pendataan para penerima menggunakan data dari tahun-tahun sebelumnya. Hal itu bertujuan untuk meminimalisasi dampak-dampak sosial yang lebih buruk.
Di sisi lain, kata dia, harus ada solusi nyata yang dilakukan. Misalnya dengan melakukan pendataan ulang. Sehingga ke depan, hal-hal seperti sekarang ini tidak perlu terjadi lagi.
- Jawa Pos, 04/12/14 -