Dana PSKS Dipotong Perangkat Desa Berdalih Demi Pemerataan

Warga Grujugan Kidul yang baru mendapatkan dana PSKS sebesar Rp 400 ribu langsung dipotong oleh perangkat desa setempat.

BONDOWOSO, InfoBondowoso.net - Berdalih untuk pemerataan, bantuan Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) di Desa Grujugan Kidul, Grujugan dipotong. Perangkat desa memotong Rp 100 ribu dari uang Rp 400 ribu yang seharusnya diterima oleh setiap Rumah Tangga Miskin (RTM).

Adanya pemotongan tersebut mendapatkan banyak protes dari warga. Badriya, 55, salah seorang penerima PSKS di desa tersebut misalnya, membenarkan adanya pemotongan yang dilakukan oleh perangkat desa. Hal itu dilakukan dengan alasan akan diberikan kepada warga miskin (gakin) yang tidak mendapatkan bantuan ini.

Menurutnya, perangkat desa langsung meminta Rp 100 ribu pada dirinya selepas mengambil uang PSKS tersebut. Perangkat desa setempat sudah menunggu di luar kantor pos dan langsung melakukan pemotongan. Dia mengakui keberatan dengan pemotongan hingga Rp 100 ribu tersebut. "Saya dan yang lain sangat keberatan dengan pungutan itu, karena terlalu besar," kata Badriya.

Sementara itu, Munawir, perangkat desa setempat mengatakan bahwa hasil pemotongan tersebut akan diberikan kepada masyarakat miskin yang layak menerima. Karena banyak di antara mereka yang ternyata tidak mendapatkan bantuan kompensasi BBM ini.

"Uang hasil pemotongan ini bukan untuk saya atau perangkat desa yang lain. Tetapi akan diberikan pada RTM lain yang tidak terdata sebagai penerima bantuan PSKS," ungkapnya.

Dia menambahkan, dari 600 Kepala Rumah Tangga Miskin (RTM) di Desa Grujugan Kidul, yang mendapatkan bantuan PSK Sejahtera banyak yang justru berasal dari keluarga mampu. Bahkan bisa dikatakan tidak layak menerima bantuan tersebut. Kondisi itulah yang menurutnya menjadi dasar kami pemotongan itu.

Sementara itu, Ady Kriesna, ketua komisi II DPRD Bondowoso menjelaskan, pihaknya banyak mendapatkan laporan adanya bantuan PSKS yang tidak tepat sasaran. Ironisnya, banyak keluarga yang memang benar-benar tidak mampu justru tidak menerima bantuan tersebut.

Untuk itulah, kata dia, pemerintah tentu perlu turun tangan mengatasi persoalan yang terjadi. Salah satunya adalah dengan memberikan penjelasan jika pendataan para penerima menggunakan data dari tahun-tahun sebelumnya. Hal itu bertujuan untuk meminimalisasi dampak-dampak sosial yang lebih buruk.

Di sisi lain, kata dia, harus ada solusi nyata yang dilakukan. Misalnya dengan melakukan pendataan ulang. Sehingga kedepan, hal-hal seperti sekarang ini tidak perlu terjadi lagi.


- Jawa Pos, 29/11/14 -

Tweet