Perajin Tape Bondowoso Ngluruk Kantor Diskoperindag
BONDOWOSO, InfoBondowoso.net - Kerajinan tape sudah menjadi unggulan Bondowoso. Lebih dari itu ribuan warga Bondowoso menggantungkan hidup dari usaha tersebut. Namun sayangnya sejauh ini kebijakan pemerintah daerah masih dirasa belum terlalu memihak kepada industri tape. Untuk itulah, Pemkab diminta untuk memberikan perhatian serius terhadap para perajin tape.
Hal itu mengemuka saat sejumlah perajin yang tergabung dalam Asosiasi Pengerajin Tape Bondowoso mendatangi kantor Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperaindag) kemarin. Pihak Diskoperindag pun menyatakan akan menampung aspirasi dan keluhan dari para perajin tersebut.
Menurut Masdidik, sekretaris Asosiasi Pengerajin Tape, berdasarkan data yang dia miliki, total terdapat 211 perajin tape di seluruh Bondowoso. Di antaranya terdiri dari 40 perajin tape menengah ke atas yang mampu memproduksi sekitar 68 ton per hari. Selain itu ada 171 perajin menengah ke bawah yang memproduksi total 119,7 ton per hari.
Dengan kalkulasi tersebut, potensi ekonomi perajin tape sekitar Rp 938 juta per hari. Selain itu, serapan tenaga kerja juga sangat besar. "Jika untuk memproduksi satu ton tape diperlukan 25 tanaga kerja, maka produksi tape di Bondowoso sudah menyerap sekitar 7.508 tenaga kerja," ujarnya.
Namun sejauh ini, ada kelemahan yang terjadi. Salah satunya semakin minimnya stok bahan dasar tape yaitu singkong. Sehigga selama ini para perajin tape banyak mendatangkan bahan baku dari Situbondo, Jember hingga Banyuwangi.
Sayangnya, potensi ekonomi yang cukup besar tersebut belum mendapatkan suport kebijakan yang optimal dari pemerintah daerah. Untuk itulah, saat kedatangannya ke kantor Diskoperindag kemarin, pihaknya meminta agar ada sentuhan oleh pemerintah yang lebih sarius. Itu dilakukan terhadap industri tape mulai dari hulu ke hilir. Mulai dari perajin tape, olahan kue, perajin besek hingga petani singkong.
Hal itu bisa dilakukan jika pemerintah daerah bisa mengalokasikan anggaran setidaknya lima persen dari APBD. Dengan angka tersebut, maka pemerintah bisa ikut mendorong untuk peningkatan kualitas SDM perajin, bantuan tekhnologi tepat guna, hingga membantu pemasaran produk. "Kalau melihat tape sebagai ikon yang digeluti oleh ribuan warga di Bondowoso, pemerintah tentu tidak perlu ragu-ragu untuk mendorong itu," jelasnya.
Dia juga berharap agar Diskoperindag mempermudah perijinan dan mengusahakan label hak paten perajin tape. Dan yang tak kalah pentingnya, ketahanan ekonomi para perajin harus dilindungi dengan pembentukan koperasi perajin yang di support penuh oleh pemerintah. Sayangnya, dalam kedatangannya kemarin, para anggota asosiasi ini tidak bertemu dengan kepala Diskoperindag Harimas karena sedang di luar kota. "Nanti kita akan kembali untuk menyampaikan ini, termasuk ke dewan juga," pungkasnya.
- Jawa Pos, 18/10/14 -
