Paripurna RAPBD 2015, Dewan Tanyakan Turunnya Anggaran Untuk Sektor Pertanian
 |
| PRIORITAS: Buruh tani selama ini tidak pernah disentuh pemerintah. Diharapkan, ABPD 2015 mengaloasikan anggaran untuk pemberdayaan buruh tani. |
BONDOWOSO, InfoBondowoso.net - Nasib sektor pertanian dikhawatirkan semakin lesu. Sebab, dana APBD yang sebelumnya Rp 23,7 miliar (tahun 2014) kini turun menjadi sekitar Rp 14,9 miliar. Itu berarti terjadi penurunan anggaran Dinas Pertanian hingga 37 persen.
Penurunan anggaran bidang pertanian tersebut mendapat sorotan tajam dari berbagai fraksi DPRD Bondowoso. Juru bicara fraksi Gerindra - Nasdem, Supriyanto mengatakan, mayoritas masyarakat Bondowoso berprofesi sebagai petani atau bahkan sebagai buruh tani. Tetapi Bondowoso mengalami penurunan penumbuhan ekonomi di sektor pertanian pada tahun 2012 adalah 3,91 persen dan pada 2013 turun menjadi 3,65 persen.
Malah, kata dia, bidang pertanian merupakan sektor yang mempunyai kontribusi terbesar terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Tak heran, jika dia merasa miris dengan pertumbuhannya semakin menurun. "Walaupun memberikan sumbangan 42,89 persen terhadap PDRB, tetapi penumbuhan sektor ini mengalami penurunan. Mohon tanggapan dan penjelasannya?" ujarnya.
Dia menambahkan, sangat miris jika memprihatinkan sektor pertanian yang melibatkan lebih dari separo atau sekitar 65 persen masyarakat Bondowoso. Anggarannya dipangkas. Dari sekitar Rp 23,7 miliar di tahun 2014 menjadi sekitar Rp 14,9 miliar pada RAPBD 2015. "Penurunan anggaran Dinas Pertanian mencapai 37 persen. Mohon tanggapan dan penjelasannya relevansi antara publikasi program dan pemangkasan anggaran tersebut," ungkapnya.
Fraksi Golkar juga menyuarakan hal yang sama. Dalam PU fraksi yang dibicarakan juru bicaranya Ady Kriesna, fraksi Golkar mengungkapkan pentingnya support kebijakan terhadap sektor pertanian guna menghadapi perdagangan bebas Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).
Aktivis AMPI ini menjelaskan, dalam cetak biru MEA, terdapat 12 sektor prioritas yang akan diintegrasikan. Salah satu dari 12 sektor tersebut yaitu industri agro (pertanian). Bagi Bondowoso, lanjut dia, tidak ada pilihan lain kecuali harus siap menyongsong implementasi MEA. Namun di sisi lain terus menyiapkan langkah antisipatif terhadap ekses negatif, terutama bagi sektor pertanian dan industri kecil.
Untuk itulah, tambahnya, perlu komitmen implementasi anggaran yang berpihak kepada rakyat miskin dalam APBD 2015. Hal itu sebagai upaya pengentasan kemiskinan dengan meningkatkan peran dan penguatan sektor pertanian.
"Pro poor budget harus diikuti dengan anggaran yang berpihak kepada petani sekaligus berpihak kepada buruh tani," ujarnya. Namun sayangnya, lanjut dia, pembiayaan APBD untuk sektor pertanian belum berpihak kepada sektor pertanian. Hal itu tercermin dalam bentuk kegiatan dan program secara keseluruhan yang hanya 1.82 persen.
Dalam Paripurna kemarin, Bupati beserta pimpinan SKPD hadir langsung di hadapan para anggota DPRD. Diagendakan, hari ini kembali dilakukan paripurna di gedung dewan dengan agenda jawaban Bupati atas PU fraksi-fraksi di DPRD.
- Jawa Pos, 28/10/14 -