Ketua DPRD Bondowoso Akhirnya Ditetapkan

BONDOWOSO, InfoBondowoso.NET – Setelah sempat terkatung-katung akibat persoalan administrasi, penetapan ketua DPRD akhirnya resmi dilakukan dalam paripurna internal di Gedung DPRD, kemarin. Pimpinan DPRD melalui sekretariat dewan juga sudah mengirimkan surat rekomendasi kepada bupati yang selanjutnya diteruskan untuk mendapatkan SK Gubernur.

Dalam pengumuman kemarin, Syiaful Bahri ditetapkan menjadi ketua DPRD menggantikan Ahmad Dhafir. Pimpinan DPRD kembali melakukan pengumuman penggantian ketua DPRD berdasarkan surat usulan yang diajukan PKNU selaku partai pemenang pemilu 2009.

Imam Thahir, wakil ketua DPRD Bondowoso mengungkapkan, hasil keputusan penetapan ketua DPRD melalui Paripurna itu sudah diterbitkan dalam bentuk surat. Bahkan kemarin, menurutnya DPRD sudah berkirim surat resmi ke Bupati terkait usulan perubahan ketua DPRD.

“Setelah itu akan langsung dilanjutkan ke gubernur untuk mendapatkan SK,” ujar legislator PPP ini. Untuk itulah, saat ini tinggal menunggu SK ketua DPRD yang baru dari gubernur. Setelah terbit SK dari Gubernur itu, maka DPRD akan mengagendakan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan melalui Bamus. “Nanti yang akan mengambil sumpah jabatan adalah pengadilan negeri,” ujarnya.

Disinggung terkait munculnya kekhwatiran bahwa PN Bondowoso yang enggan datang dalam pelantikan dan pengembilan sumpah jabatan ketua DPRD yang baru, Thahir enggan berkomentar banyak. Dia hanya yakin jika pengadilan negeri akan bersikap arif dalam menjalankan tugasnya.

“Pengadilan Negeri itu melakukan pengambilan sumpah jabatan dalam rangka menjalankan tugas sesuai dengan SK Gubernur. Andai saja tidak (datang, Red) biar gubernur yang mencari solusi,” tambahnya.

Sementara itu, Syaiful Bahri usai penetapan kemarin mengungkapkan, pihaknya tentu akan langsung mulai bekerja ketika SK dari Gubernur turun. “Kami akan berupaya bekerja maksimal di sisa waktu yang tinggal sedikit ini. Mudah-mudahan bias memberikan manfaat kepada masyarakat,” tukasnya.

Menurutnya, ada beberapa hal serius yang harus menjadi perhatian utama DPRD ke depan. Misalnya terkait dengan program-program pemerintah yang diduga banyak tidak tepat, baik pelaksanaan maupun sasarannya. “Kami akan melihat ulang apakah program pemerintah daerah sudah sesuai dengan pelaksanaannya serta penentuan sasaran program tersebut apa sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau tidak,” pungkasnya.

Jawa Pos (21/02/14)