Alokasi Dana Desa Rentan Ditunggangi Kepentingan Politik
![]() |
| (foto: radarbolmong.com) |
BONDOWOSO, InfoBondowoso.NET – Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) 2014 yang dilakukan sebelum pileg berlangsung perlu mendapatkan perhatian serius. Sejumlah kalangan menilai, pencairan ADD sebelum pileg rentan ditunggangi oleh kepentingan kelompok politik tertentu.
Bambang Suwito, mantan anggota DPRD Bondowoso menyoroti serius kebijakan pemerintah daerah yang telah merealisasikan ADD sebelum pemilu legislatif (pileg) berlangsung. Menurut dia, ADD rentan dijadikan alat politik untuk memenangkan kelompok politik tertentu. Bahkan menurutnya, ada indikasi pencairan ADD sudah mengarah ke pemenangan calon tertentu.
Di samping itu, pria yang akrab disapa Bambang Kupang (Beka) ini juga menyoroti banyaknya Plh Kepala Desa yang menerima ADD. Padahal, sebagaimana disebutkan di dalam surat Edaran Menteri Dalam Negeri nomor, 140/2012, bahwa tugas Penjabat Kepala Desa untuk melaksanakan tugas pemerintahan sehari-hari. Di samping itu untuk menyiapkan pelaksanaan pemilihan kepala desa. “Jadi tidak boleh menandatangani pencairan ADD,” ujarnya.
Hanya saja dia berharap kepada Pemerintah daerah untuk tidak terjebak kepada kepentingan kelompok politik tertentu. “Kita berharap pemerintah mengevaluasi kembali pencairan ADD ini, agar dana itu tidak dijadikan dana politik oleh kepala desa,” imbuhnya.
Sementara itu, Muhammad Tamin, Kabag Pemerintahan Pemkab Bondowoso menjelaskan, sejauh ini memang sudah sekitar enam kecamatan yang sudah merealisasikan ADD untuk sejumlah desa. Enam kecamatan itu di antaranya Binakal, Curahdami, Wringin, Botolinggo, Pakem, Cremee.
Pencairan ADD tersebut menurutnya berdasarkan atas usulan dari kecamatan masing-masing karena persyaratan administrasi yang diperlukan sudah terpenuhi semua. Bagi yang belum menyelesaikan administrasinya, pihaknya tentu tidak akan merealisasikan ADD tersebut. Dia menambahkan, peruntukan ADD sendiri sudah sangat jelas.
Jawa Pos (12/03/14)
