FP3 Desak Pembentukan KPAD Untuk Tangani Bahaya HIV/AIDS di Bondowoso
BONDOWOSO, InfoBondowoso.net - Penyakit membahayakan HIV/AIDS masih menjadi persoalan pelik yang terjadi di Bondowoso. Dari tahun ke tahun, terjadi peningkatan kasus maupun kematian akibat penyakit tersebut. Untuk itulah, perlu penanganan serius dari pemerintah daerah. Salah satunya dengan membentuk Komisi Penanggulangan AIDS Daerah (KPAD) yang fokus dalam menangani AIDS.
Hal itu mengemuka dalam diskusi Forum Pemerhati Pelayanan Publik (FP3) dalam memperingati Hari Kesehatan Nasional (HKN) kemarin. Murti Jasmani, ketua FP3 mengungkapkan, berdasarkan data yang dia miliki, hingga November 2014 ini, ditemukan 31 kasus AIDS di Bondowoso. "Delapan orang di antaranya meninggal dunia," ungkapnya.
Ironisnya, lanjut dia, banyak penderita HIV/AIDS itu ditemukan secara tidak sengaja. Misalnya ketika mereka periksa di rumah sakit atau melalui tes di unit transfusi daerah. Sejauh ini, keberadaan VCT di rumah sakit dr Koesnadi Bondowoso juga belum berfungsi secara maksimal. Indikasinya adalah minimnya masyarakat yang memeriksakan dirinya secara sukarela di tempat tersebut.
Tantangan atas kondisi itu, lanjut dia, adalah bagaimana meningkatkan kesadaran masyarakat untuk dengan sukarela memeriksakan dirinya. Sosialisasi maupun ajakan untuk menyadarkan masyarakat harus dilakukan secara lebih masif lagi. Apalagi, HIV/AIDS merupakan fenomena gunung es. Jumlah penderita aslinya bisa jadi jauh lebih banyak daripada data yang dimiliki pemerintah.
Di samping itu, dalam forum diskusi kemarin, juga mengemuka usulan pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS Daerah (KPAD). "Hal ini sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh Permendagri 20/2007," ujar aktivis dari Forum Bondowoso Sehat ini. Dengan kondisi seperti di Bondowoso, keberadaan KPAD ini menurutnya sudah sangat mendesak.
Menurut Murti, KPAD tersebut diyakini bisa menekan angka penderita AIDS di Bondowoso. Karena memiliki fokus kerja yang lebih jelas, khususnya dalam melakukan penanggulangan terhadap penyakit mematikan tersebut. Apalagi, dalam kepengurusannya, KPAD juga akan melibatkan penderita atau orang dengan HIV/AIDS (ODHA).
Dengan seperti itu, sentuhan termasuk juga pendampingan terhadap penderita AIDS juga akan lebih optimal. Sehingga diharapkan diskriminasi terhadap penderita HIV/AIDS juga tidak akan terjadi lagi. "Kita menemukan kasus seorang anak di salah satu desa di mana ibunya yang sudah meninggal dulunya menderita AIDS. Ironisnya sekarang anak itu tidak bisa sekolah karena dikucilkan oleh masyarakat," tukasnya.
- Jawa Pos, 13/11/14 -